DPR Ingatkan Evaluasi Total Program MBG Pasca 7.368 Korban Keracunan

DPR Ingatkan Evaluasi Total Program MBG Pasca 7.368 Korban Keracunan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini. //net

Realitarakyat.com – Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah munculnya ribuan kasus keracunan makanan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan perlunya fungsi ahli gizi di setiap Sekolah Pengelola Pangan dan Gizi (SPPG) berjalan optimal agar insiden serupa tidak terulang.

“Selama ini ahli gizi di setiap SPPG tidak berfungsi dengan baik. Kalau mereka berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi keracunan,” kata Yahya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menggelar pertemuan dengan para menteri di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (28/9), untuk membahas evaluasi MBG. Ia menekankan keselamatan anak harus menjadi prioritas utama, termasuk memperbaiki tata kelola, kedisiplinan prosedur, dan aspek kebersihan.

Evaluasi program mencakup kewajiban setiap dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), pelibatan Puskesmas serta UKS untuk memantau SPPG, hingga penugasan chef terlatih serta penyediaan alat rapid test makanan. Pemerintah juga menonaktifkan sementara 56 dapur MBG yang bermasalah guna investigasi.

Data Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mencatat korban keracunan akibat MBG sudah mencapai 7.368 orang per Jumat (26/9). Situasi ini mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah korektif dan memperketat pengawasan.

Yahya menegaskan DPR tetap mendukung program MBG sebagai upaya mencetak generasi sehat dan cerdas 2045. Namun, ia mengingatkan bahwa SLHS tidak boleh sekadar formalitas administratif, melainkan benar-benar menjamin mutu makanan dan keamanan anak sekolah.

“DPR akan terus mengawal transparansi proses sertifikasi, meminta laporan periodik, dan memastikan setiap anak Indonesia menerima makanan bergizi yang aman dan higienis,” ujarnya.

Komisi IX DPR RI juga telah berdialog dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), CISDI, dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) untuk membahas rekomendasi penguatan program MBG. (ndi)