Realitarakyat.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani melakukan kunjungan silaturahmi ke Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun di Gedung BPK RI, Jakarta, Selasa siang (7/10).
Pertemuan tersebut membahas penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana dan Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, serta sejumlah pimpinan BPK.
Muzani mengatakan, kondisi bangsa saat ini menuntut tata kelola keuangan negara yang semakin terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia meyakini transparansi dan efisiensi keuangan akan memperkuat efektivitas pemerintahan sekaligus memperkokoh ideologi kebangsaan.
“Kami meyakini dengan situasi ini negara akan kuat, pemerintah akan efektif, dan tentu saja ideologi negara juga akan makin diterima sebagai sebuah ideologi bersama dalam tindakan berbangsa dan bernegara,” ujar Muzani usai pertemuan.
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, silaturahmi tersebut telah direncanakan beberapa pekan sebelumnya sebagai bentuk sinergi antarlembaga konstitusional.
Selain membahas transparansi keuangan, pertemuan juga menjadi forum penyamaan persepsi antara MPR dan BPK mengenai peran dan fungsi lembaga negara sesuai amanat UUD 1945.
“Kita ingin memastikan bahwa MPR dan BPK masing-masing berjalan sesuai rel yang sudah ditetapkan dalam konstitusi,” kata Muzani.
Sementara itu, Ketua BPK RI Isma Yatun menegaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK selalu mengedepankan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme.
Ia juga menyambut baik sinergi yang dijalin dengan MPR sebagai mitra strategis dalam memperkuat tata kelola negara.
“Saya sangat menghormati Ketua MPR karena beliau memberikan banyak motivasi dan masukan bagi kami. Harapannya sinergi antara BPK dan MPR dapat berjalan semakin baik,” ujar Isma.
Melalui pertemuan tersebut, kedua lembaga berharap dapat terus memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan berintegritas, sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berdaya guna bagi rakyat.
