Realitarakyat.com — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti pentingnya perencanaan produksi pangan yang matang untuk mendukung kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pemerintah perlu menyusun peta produksi dan kebutuhan pangan per wilayah agar tidak terjadi kekosongan stok bahan pangan di lapangan.
“Tanpa perencanaan yang sistematis, dampak rantai pasok bisa sangat terasa. Harga bahan pokok melonjak, dan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi korban,” ujar Edy.
Ia menyebut kemitraan antara peternak, koperasi, dan pemerintah daerah sebagai kunci dalam membangun cadangan pangan lokal yang berkelanjutan. Menurutnya, jalur distribusi yang tidak siap telah menyebabkan lonjakan harga komoditas seperti ayam dan telur, yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi pangan pada Oktober tercatat sebesar 0,28 persen secara bulanan, dengan telur ayam ras menyumbang inflasi sebesar 4,43 persen dan daging ayam ras sebesar 1,13 persen.
“Setiap berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berarti ada tambahan kebutuhan pangan. Jika tidak diantisipasi, pasokan akan defisit dan harga melonjak,” jelas legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.
Sebagai solusi, Edy mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan peternak kecil untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ia juga menyoroti potensi dana mengendap di Bank Indonesia yang dapat dialokasikan untuk memperkuat sektor pangan.
“Dana sekitar Rp200 triliun bisa diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal, bukan hanya menunggu intervensi pasar,” katanya.
Edy juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjembatani pelaku usaha pangan dengan SPPG, serta mendorong penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi peternak untuk menjamin standar higiene dan sanitasi.
Ia mengkritisi pernyataan pemerintah yang menyebut kenaikan harga sebagai indikator keberhasilan MBG. Menurutnya, keberhasilan program sosial harus diukur dari manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, bukan dari dampak inflasi.
Sebagai contoh, Edy mengungkapkan kebutuhan telur di Kabupaten Grobogan yang memiliki 125 SPPG. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan sekitar 500 ribu ayam petelur, sementara kapasitas lokal hanya mampu menyediakan 200 ribu ekor.
“Kekurangan pasokan menyebabkan distribusi antarwilayah yang mahal dan mengganggu ketersediaan di daerah asal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang tidak menerima manfaat MBG, seperti buruh, guru honorer, dan tenaga kesehatan kontrak, kini paling terdampak oleh kenaikan harga.
“Daya beli mereka terus tertekan. Pemerintah harus segera hadir dengan solusi seperti subsidi pakan, dukungan logistik, dan insentif produksi agar harga tetap stabil tanpa mematikan usaha rakyat kecil,” tutup Edy.(Ess)
