Realitarakyat.com – Komisi IX DPR RI menyoroti sejumlah kendala dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Dalam kunjungan kerja pada Senin (1/12/2025), Anggota Komisi IX DPR RI asal Dapil Jawa Barat VII, Cellica Nurrachadiana, menyampaikan sejumlah catatan terkait realisasi program yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan tersebut.
Data Pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa dari lebih dari 300 ribu sasaran, baru 180 ribu penerima yang terealisasi, sementara sekitar 80 ribu masih dalam proses dan sisanya tertunda karena kendala administratif dan teknis.
Cellica menilai ketidaksinkronan antara yayasan mitra dan pelaksana lapangan menjadi salah satu penyebab terjadinya cut off dan rollback penyaluran MBG.
“Yayasan yang bermitra tidak selalu linier dengan pelaksana di lapangan. Ini yang membuat realisasi terhambat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sejumlah daerah di Jawa Barat bahkan baru mencapai realisasi 10–20 persen.
Cellica juga menyoroti tantangan geografis Kabupaten Bandung yang didominasi wilayah pegunungan sehingga menyulitkan pencarian mitra penyedia MBG.
Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi pola kemitraan agar lebih sesuai dengan kondisi lokal.
Masalah lain muncul pada rendahnya penerbitan Surat Laik Apresiasi Sanitasi (SLAS). Di Kabupaten Bandung, capaian SLAS baru 7,2 persen, padahal dokumen tersebut menjadi syarat penting untuk memastikan keamanan pangan.
Cellica mengingatkan bahwa minimnya tenaga sanitarian dan ahli gizi di puskesmas berpotensi melemahkan pengawasan pasca-SLAS.
“Pengawasan itu kunci. Jangan sampai terjadi keracunan karena mitigasi tidak optimal,” tegasnya.
Meski mengapresiasi perbaikan koordinasi antara pemerintah daerah dan mitra MBG, Cellica mengingatkan bahwa penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dapat berdampak pada kelancaran program.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman lokal oleh para koordinator lapangan agar program berjalan efektif.
Temuan lapangan tersebut selaras dengan data nasional yang menunjukkan tantangan serupa di sejumlah daerah, mulai dari minimnya mitra produksi hingga keterbatasan tenaga pengawas.
Cellica memastikan Komisi IX DPR RI berkomitmen mengawal program agar berjalan aman dan merata.
“Anak-anak menunggu program ini. Kita tidak boleh lambat. Kemitraan harus selaras dan pengawasan harus diperkuat,” ujarnya. (ndi)
