Realitarakyat.com – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan perlunya pendekatan ilmiah dan terintegrasi dalam penanganan banjir dan longsor di Sumatera.
Ia menilai riset, data, dan teknologi harus menjadi fondasi utama agar respons pemerintah tepat sasaran sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan.
“Riset dan pendidikan harus berada di garda depan penanganan bencana. Kita perlu respons cepat dan pemahaman akar masalah. Banjir ini mengingatkan kita bahwa kelalaian dalam tata ruang telah memperburuk kerusakan,” ujar Hetifah dalam keterangannya, Selasa (9/12).
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan Kepala BRIN, Arif Satria, yang melaporkan bahwa BRIN telah mengaktifkan force reaksi tanggap bencana dari 13 unit kerja.
Tim tersebut bergerak di bidang pemetaan satelit, survei kerusakan, logistik kebencanaan, teknologi air minum, hingga kajian mitigasi.
Arif menjelaskan bahwa BRIN juga mengerahkan teknologi Air Siap Minum (ARSINUM) melalui kendaraan khusus yang mampu memproduksi air bersih menggunakan filtrasi, ultrafiltrasi, dan reverse osmosis, sekaligus menyediakan fasilitas sanitasi darurat bagi warga terdampak.
Selain itu, BRIN tengah menyusun sejumlah kajian, mulai dari mitigasi pascabanjir, kerentanan penyakit, dampak ketenagaan sosial, hingga rekonstruksi pascabencana.
Rekomendasi dari penelitian tersebut diharapkan menjadi dasar kebijakan pemulihan bagi pemerintah pusat dan daerah.
Hetifah menyambut langkah BRIN dan menilai kolaborasi lembaga tersebut bersama Kemdiktisaintek penting untuk memperkuat sistem mitigasi nasional.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi—mulai dari data satelit hingga penyediaan air bersih—harus dipercepat dan langsung menjawab kebutuhan lapangan.
Sebagai pimpinan Komisi X, Hetifah berkomitmen mendorong lahirnya regulasi yang mendukung mitigasi bencana berbasis riset, serta memastikan anggaran pendidikan diarahkan untuk membangun generasi yang memahami risiko lingkungan.
Ia mengajak seluruh unsur—peneliti, dunia pendidikan, industri, pemerintah daerah, dan masyarakat—untuk memperkuat budaya kesiapsiagaan.
“Dengan kolaborasi yang kuat dan berbasis ilmu pengetahuan, kita bisa membangun bangsa yang lebih tangguh menghadapi bencana,” tutupnya.[prs]
