Realitarakyat.com – Komisi X DPR RI mendesak pemerintah mempercepat pemulihan layanan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah banjir dan longsor merusak ribuan fasilitas pendidikan dan mengganggu proses belajar ratusan ribu siswa.
Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, menegaskan perlunya langkah yang cepat, terstruktur, serta didukung anggaran tambahan.
Menurut Hetifah, ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu peserta didik terdampak tidak boleh dibiarkan tanpa solusi segera.
“Negara tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti belajar hanya karena lambat merespons. Pemulihan harus dipercepat dan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (9/12).
Komisi X mendorong Kemendikdasmen untuk mengalokasikan anggaran tambahan dalam APBN 2026 dan memberi ruang fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kalender akademik, pola pembelajaran, hingga asesmen bagi wilayah yang masih berada dalam masa tanggap darurat.
Selain itu, Hetifah meminta perluasan layanan psikososial bagi siswa dan guru, serta menegaskan pentingnya memasukkan aturan pendidikan dalam situasi bencana ke dalam RUU Sisdiknas.
Ia menilai regulasi tersebut harus dituangkan secara tegas agar perlindungan pendidikan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Pendidikan harus tetap berjalan dalam kondisi apa pun. Ini kewajiban negara,” tegasnya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi X, Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’ti memaparkan data terkini: 2.798 satuan pendidikan terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, dan lebih dari 600 ribu siswa mengalami gangguan layanan pendidikan.
Sejumlah sekolah juga tak dapat digunakan akibat akses terputus atau dialihfungsikan menjadi posko pengungsian.
Melihat skala kerusakan yang besar, Komisi X meminta percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar layanan pendidikan dasar dapat kembali normal secepatnya.
“Yang paling penting sekarang adalah memulihkan sekolah, mengamankan anak-anak, dan memastikan mereka bisa kembali belajar secepat mungkin,” kata Hetifah.
Ia menegaskan Komisi X akan terus mengawal proses pemulihan agar tepat sasaran.
“Yang dipertaruhkan adalah masa depan anak-anak. Pemulihan harus cepat dan berpihak pada masyarakat terdampak,” ujarnya.[prs]
