Realitarakyat.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digulirkan.
Dasco menjelaskan, pembahasan yang berjalan saat ini masih terbatas pada sistem pemilu.
Sementara itu, pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak dibahas karena tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
“Partisipasi publik itu juga akan tetap diperhatikan. Walaupun keputusan akhirnya nanti akan melihat perkembangan dan situasi yang ada,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (21/1).
Ia menambahkan bahwa pemisahan antara pemilu dan pilkada merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Dasco, DPR dan pemerintah juga diberikan ruang oleh MK untuk melakukan simulasi terhadap sistem pemilu yang akan dirumuskan sebelum dituangkan ke dalam undang-undang.
Dasco menyebut DPR RI hingga kini belum mengambil keputusan terkait opsi kodifikasi aturan pemilu dengan pilkada. Pembahasan mengenai hal tersebut masih terus berlangsung.
“Pilkadanya kan nggak masuk Prolegnas dan kita tentunya patuh pada ketentuan yang sudah diputus bahwa yang masuk itu baru RUU Pemilu,” katanya.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI mulai menggelar rapat untuk membahas serta menyerap masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2026.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan bahwa Komisi II berkomitmen agar Undang-Undang Pemilu ke depan tetap selaras dengan landasan konstitusi. Rapat tersebut turut menghadirkan akademisi serta Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.
“Setiap masukan akan menjadi bahan penting bagi DPR untuk menyusun RUU Pemilu yang lebih baik dan benar-benar menjawab kebutuhan bangsa,” kata Aria di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (20/1).[prs]
