Realitarakyat.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, menegaskan dukungan partainya terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah untuk merespons kembali menguatnya wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.
“PKB memandang, wacana penempatan Polri di bawah kementerian adalah langkah mundur dalam agenda reformasi sektor keamanan,” ujar Abdullah dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Polri di Gedung DPR, Senin (26/1).
Abdullah menekankan bahwa keberadaan Polri di bawah presiden merupakan hasil reformasi besar pascareformasi Orde Baru, yang tidak terlepas dari peran Presiden keempat RI sekaligus pendiri PKB, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Pada tahun 2000, lahir TAP MPR Nomor VII pada masa pemerintahan Gus Dur. Itu bukan sekadar keputusan administratif, melainkan langkah ideologis untuk menegakkan supremasi sipil dan memisahkan peran militer serta kepolisian secara tegas,” kata dia.
Ia melanjutkan, meskipun TAP MPR merupakan kewenangan konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gus Dur pada saat itu tidak bersikap pasif dalam proses pembentukannya.
Sebaliknya, Gus Dur justru berperan aktif dengan memfasilitasi dan mendorong lahirnya TAP MPR tersebut, sekaligus berani berhadapan langsung dengan elite militer.
“Karakter Gus Dur jelas, aparat bersenjata harus kembali ke barak, dan menjunjung tinggi supremasi sipil. Beliau tidak memiliki beban politik terhadap militer, dan itu tercermin dalam keberanian mengambil keputusan strategis,” kata dia.
Abdullah menjelaskan, TAP MPR Nomor VII pada akhirnya menempatkan Polri secara langsung di bawah presiden serta secara tegas memisahkannya dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurutnya, struktur tersebut menjadi fondasi penting untuk menjamin profesionalisme Polri, menjaga independensi penegakan hukum, serta mencegah politisasi kekuasaan bersenjata.
Atas dasar itu, Abdullah memastikan PKB akan berada di garis terdepan dalam menjaga dan mempertahankan warisan pemikiran Gus Dur terkait reformasi sektor keamanan.
“Bagi kami, ruh dan gagasan Gus Dur tidak boleh diganti atau diubah. Ini adalah produk pemikiran pendiri partai kami.”
“Jika ada pihak yang mengatasnamakan kader ideologis Gus Dur namun justru berupaya mengubah tatanan ini, PKB akan berdiri paling depan untuk menolaknya. Kami akan melawan,” pungkas Abdullah.[prs]
