Realitarakyat.com — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mempercepat penguatan ekonomi sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah perbatasan Papua yang dinilai masih menghadapi tantangan pembangunan dan keterbatasan infrastruktur pelayanan publik.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, kompleksitas persoalan di kawasan perbatasan tidak dapat ditangani secara parsial karena melibatkan banyak kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Oleh karena itu, menurut dia, diperlukan wadah koordinasi yang lebih kuat dan memiliki kewenangan luas melalui pembentukan Pansus di DPR RI.
“Selama ini penanganan isu perbatasan lebih banyak dilakukan melalui panitia kerja yang ruang lingkupnya terbatas pada mitra komisi tertentu, sementara persoalan di lapangan menyangkut lintas sektor, mulai dari administrasi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat lokal,” ujar Rifqinizamy, di Jayapura, Senin (9/2/2026).
Ia menyampaikan, rencana pembentukan Pansus tersebut akan dibahas bersama seluruh fraksi di DPR RI untuk memperoleh kesepahaman politik.
Dengan begitu, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan memiliki legitimasi kuat serta mampu mendorong sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah secara berkelanjutan.
Rifqinizamy menambahkan, wilayah perbatasan tidak boleh hanya dipandang sebagai beranda negara, tetapi harus dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Menurut dia, penguatan perdagangan lintas batas, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta optimalisasi potensi sumber daya lokal perlu didorong agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain aspek regulasi, DPR juga menekankan pentingnya pembangunan fisik, seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN), jalan penghubung, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan.
Infrastruktur tersebut dinilai perlu diprioritaskan agar aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan dapat tumbuh lebih cepat dan merata.
Rifqinizamy mengungkapkan, pada Rabu (4/2) pihaknya telah melakukan kunjungan ke PLBN Skouw, Kota Jayapura, Papua, untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
Dari hasil kunjungan itu, DPR menilai percepatan pembangunan infrastruktur di perbatasan Papua diperlukan karena perekonomian di wilayah tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan warga setempat. (*)
