Realitarakyat.com – Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyelaraskan ritme kerja dan tidak ego sektoral dalam mengorkestrasi anggaran penanganan pascabencana banjir di Pulau Sumatra.
Parlemen menyoroti adanya sumbatan birokrasi anggaran yang menahan kucuran dana pemulihan lingkungan di sektor hulu, padahal kas negara diklaim memiliki sisa dana efisiensi yang melimpah.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritik keras kontradiksi kebijakan fiskal yang dipertontonkan bendahara negara ke ruang publik.
Di satu sisi, Kemenkeu mengklaim mengantongi dana tak terserap dalam jumlah jumbo, namun di sisi lain, anggaran mendesak untuk penyelamatan hutan lindung di Sumatra justru tak kunjung dicairkan.
“Menteri Keuangan kepada media menyebut, ada Rp60 triliun anggaran hasil efesien untuk penanganan bencana yang tak terserap. Sementara, permintaan tambahan anggaran Kementrian Kehutanan, Rp8,4 triliun, tak kunjung diberikan hingga Mei 2026 ini,” tegas Alex Indra Lukman dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (29/5).
Alex membeberkan, berdasarkan berkas hasil kesepakatan rapat kerja Komisi IV dengan Kementerian Kehutanan pada Februari 2026 lalu, usulan tambahan modal senilai Rp8,4 triliun tersebut dialokasikan secara spesifik untuk program reforestasi atau penanaman kembali kawasan hutan gundul yang menjadi pemicu utama bencana banjir bandang.
“Reforestasi ini akan menyelesaikan persoalan hulu dari bencana banjir. Artinya, kegiatan ini sangat urgent,” terang Alex menjelaskan arti penting proyek ekologi tersebut.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat ini menggarisbawahi, pemulihan kawasan sabuk hijau yang kini dalam status rusak berat tidak boleh ditunda-tunda. Secara teknis, mengembalikan fungsi ekologis hutan yang rusak memerlukan proses mitigasi yang rumit serta memakan waktu hingga hitungan dekade.
“Terlebih, pemulihan hutan yang kini dalam kondisi rusak berat itu, secara teknis bukan persoalan sederhana dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa tampak seperti hutan lagi,” urai Alex.
Guna mempercepat realisasi penanganan dampak banjir Sumatra secara holistik, DPR meminta seluruh kementerian teknis dan lembaga terkait memperketat jalur komunikasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) serta Kemenkeu.
Sinergi ini diperlukan agar setiap cetak biru pemulihan yang dirancang di atas kertas tidak lumpuh saat dieksekusi akibat ketiadaan garansi anggaran.
“Semua kegiatan yang dirancang, harus dipastikan mendapatkan dukungan anggaran. Artinya, pengerjaan kegiatan bisa tuntas dan tak meninggalkan sisa anggaran lagi,” kata Alex.
Sebagai informasi, parlemen secara resmi telah memberikan ketukan palu persetujuan terhadap draf Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang disodorkan oleh Satgas PRR.
Dokumen jangka menengah tersebut merangkum total 11.512 program kerja komprehensif dengan kebutuhan dana kumulatif mencapai Rp100,1 triliun yang akan dicairkan secara bertahap selama tiga tahun.
Berdasarkan draf rinciannya, serapan anggaran penanganan bencana pada tahun pertama (2026) dipatok sebesar Rp38,9 triliun.
Selanjutnya, pada tahun 2027 dialokasikan senilai Rp32,9 triliun, dan fase final tahun 2028 ditutup di angka Rp28,2 triliun.
Di balik rentetan kritik tersebut, Alex melempar apresiasi atas kebijakan menteri keuangan yang menginstruksikan jajaran direktorat jenderal di bawahnya untuk bergerak proaktif menjemput bola demi merampungkan draf administrasi perencanaan yang diajukan lintas sektoral.
“Sekarang ini, Renduknya tuntas. Alokasi anggarannya juga sudah disepakati DPR. Menteri Keuangannya juga sudah mau proaktif jemput bola,” ungkap legislator asal Ranah Minang tersebut.
Kendati seluruh perangkat hukum dan komitmen anggaran telah siap, Alex menegaskan pembuktian riil kini berada di tangan eksekutif. Publik dipastikan akan mengawal ketat konsistensi kerja kabinet dalam mengeksekusi program pemulihan ini di lapangan.
“Sekarang, rakyat menyaksikan, apakah semua elemen pemerintahan, ada dalam satu komando, bergerak mengatasi dampak bencana. Sehingga, tak terdengar lagi nada fals dalam orkestrasi penanganan bencana ini,” pungkas Alex.[prs]
