Realitarakyat.com – Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan perombakan total pada cetak biru kurikulum kewirausahaan nasional.
Fondasi pendidikan bisnis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai wajib diintegrasikan langsung dengan akses permodalan, inkubasi berkala, hingga pembukaan akses pasar global.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eva Monalisa, menegaskan bahwa pola pembinaan yang berjalan saat ini tidak boleh lagi terjebak pada pemaparan teori di atas kertas.
Strategi hilirisasi pendidikan dinilai mendesak agar mampu mencetak pelaku usaha yang tangguh dan adaptif.
“Komisi VII mendukung sekali pendidikan kewirausahaan. Namun ini tidak boleh hanya berhenti di teori. Harus terintegrasi dengan akses pembiayaan, inkubasi bisnis, dan konektivitas pasar agar benar-benar melahirkan entrepreneur yang selesai jadi,” ujar Eva dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mencetak Entrepreneur Baru, Mendorong UMKM Naik Kelas” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5).
Eva memaparkan, penguatan ekosistem UMKM domestik harus dipacu lebih agresif agar posisi tawar Indonesia tidak semakin tertinggal dari negara kompetitor di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam, yang dinilai jauh lebih mapan dalam menata struktur industri kreatifnya.
Berdasarkan pemetaan masalah di lapangan, hambatan terbesar yang dihadapi para pelaku usaha lokal bukan lagi sekadar urusan suntikan modal awal. Melainkan, ketidakpastian serapan pasar serta minimnya bimbingan teknis yang berkelanjutan dari instansi terkait.
“Selain modal yang kita butuhkan, kita juga perlu akses pasar dan pendampingan dari pemerintah. Kadang entrepreneur ini punya modal, punya produk jualan, tapi mereka tidak tahu pasar mereka ke mana,” kata legislator dari Fraksi PKB tersebut.
Menurut Eva, absennya kehadiran negara dalam fase pasca-produksi membuat banyak pelaku usaha kecil harus meraba-raba pasar secara mandiri dan rentan gulung tikar.
Efeknya, struktur UMKM nasional cenderung jalan di tempat dan sulit untuk naik kelas ke skala industri yang lebih masif.
Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya membangun kerja sama segitiga emas (triple helix) yang solid antara otoritas kementerian selaku regulator, institusi pendidikan sebagai pabrik talenta, serta sektor swasta selaku penyerap pasar.
Sinergi terpadu ini diyakini akan menjadi kunci utama dalam melahirkan ekosistem kewirausahaan yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan di tanah air.[prs]
