Realitarakyat.com – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menanggapi sorotan publik terkait dua juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar di Kalimantan Barat yang hingga kini belum muncul maupun menyampaikan permohonan maaf secara pribadi.
Muzani menegaskan bahwa permintaan maaf yang telah disampaikan oleh pimpinan dan Kesetjenan MPR RI sudah mewakili institusi secara keseluruhan.
Dua juri yang menjadi pusat perhatian warganet tersebut adalah Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita W.B., dan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI, Indri Wahyuni.
“Kelembagaan MPR kan sudah disampaikan oleh Pak Sekjen selaku pimpinan, kita sudah menyampaikan permohonan maaf. Dan itu sudah mewakili keseluruhan termasuk juri, karena ini kegiatan lembaga, bukan kegiatan orang per orang,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Senada dengan Muzani, Plt Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menjelaskan bahwa dewan juri dalam perlombaan tersebut bertugas sebagai perwakilan resmi dari Kesetjenan MPR RI.
Oleh karena itu, segala bentuk kekhilafan teknis maupun komunikasi dalam pelaksanaan acara menjadi tanggung jawab sekretariat selaku penyelenggara.
Siti menekankan bahwa rilis resmi yang dikeluarkan beberapa hari lalu merupakan bentuk pertanggungjawaban moral lembaga kepada peserta dan masyarakat luas atas ketidaknyamanan yang terjadi.
“Seperti rilis yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, itu permohonan maaf dari kesekretariatan yang dalam arti kata saya menyampaikan permohonan maaf untuk kegiatan tersebut,” jelas Siti.
Meskipun tidak muncul memberikan pernyataan pribadi, kedua juri tersebut dipastikan telah menerima sanksi administratif berupa penonaktifan dari seluruh rangkaian kegiatan LCC Empat Pilar MPR RI 2026. Langkah tegas ini diambil pimpinan MPR untuk memulihkan kredibilitas kompetisi.
Sebagaimana diketahui, babak final di Kalbar sempat viral lantaran adanya kesalahan penilaian pada sesi rebutan yang memicu protes dari peserta.
Sikap juri dalam merespons keberatan para siswa di atas panggung dinilai kurang bijak oleh masyarakat, sehingga mendorong MPR RI untuk memutuskan melakukan lomba ulang pada akhir Mei ini dengan juri independen dari kalangan akademisi.[prs]
