Realitarakyat.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti aksi penolakan beras bantuan pangan oleh sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Penolakan tersebut dipicu oleh kondisi fisik beras yang disalurkan ke masyarakat dinilai berkualitas buruk dan tidak layak konsumsi.
Firman menegaskan, Perum Bulog dan pemerintah tidak boleh menganggap remeh persoalan ini dengan hanya menarik dan mengganti beras yang dikeluhkan. Sebaliknya, otoritas terkait wajib mengusut tuntas akar masalah di rantai pasok yang menyebabkan beras bermutu rendah bisa lolos sampai ke tangan warga.
“Penggantian beras memang bentuk tanggung jawab, tetapi itu bukan solusi utama. Yang harus dijawab adalah mengapa beras dengan kualitas yang dipersoalkan masyarakat bisa sampai terdistribusi. Artinya ada persoalan dalam tata kelola stok, pengawasan kualitas, atau manajemen distribusinya,” kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026).
Politikus senior Partai Golkar ini menganalisis bahwa penurunan mutu beras—seperti perubahan warna dan bau—umumnya terjadi akibat masa penyimpanan yang terlalu lama di gudang atau akibat sistem rotasi stok (first in, first out) yang macet. Oleh sebab itu, ia mendesak Bulog segera melakukan audit internal secara menyeluruh pada manajemen pergudangan mereka.
Sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman mengingatkan bahwa program jaring pengaman sosial ini dibiayai oleh uang negara demi memenuhi hak dasar rakyat. Ia mengecam keras jika ada paradigma keliru di kalangan birokrat yang menganggap kualitas barang bantuan boleh dinomorduakan.
“Masyarakat penerima bantuan adalah warga negara yang harus dihormati martabatnya. Jangan sampai muncul kesan bahwa karena ini bantuan, maka kualitasnya boleh diturunkan. Saya kira prinsip itu harus kita jaga bersama,” tegas Firman.
Guna mencegah kejadian serupa terulang, Firman mendorong penguatan sistem pengendalian kualitas (quality control) yang ketat di setiap titik operasional, mulai dari hulu di dalam gudang penyimpanan hingga ke hilir di titik penyerahan bantuan ke masyarakat.
Evaluasi sistemik ini dinilai mendesak karena program bantuan pangan merupakan instrumen strategis nasional di era Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus menopang daya beli riil masyarakat bawah.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah perbaikan sistem. Jangan sampai setiap ada masalah jawabannya hanya mengganti beras. Negara harus memastikan barang yang keluar dari gudang memang sudah memenuhi standar kualitas sejak awal demi menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.[prs]
