Realitarakyat.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmennya untuk mengawal nasib para pekerja Hotel Sultan pasca-adanya rencana eksekusi dan pengalihan aset ke tangan pemerintah.
Menururtnya, pihak parlemen menyatakan bakal segera membuka komunikasi dengan pihak eksekutif terutama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait masalah ini.
“Saya berharap dan akan melakukan Koordinasi dengan ya Menteri Sekretaris Negara,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).
Langkah koordinasi ini diambil sebagai respons atas ketidakpastian nasib ratusan karyawan yang terancam kehilangan mata pencaharian akibat sengketa lahan di kawasan strategis tersebut.
Dasco menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap aspek kemanusiaan para pekerja.
“Tadi kalau ditanya bagaimana nasib karyawan Hotel Sultan? Nah tentunya bahwa pengelolaan yang nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, itu tentunya kita harapkan akan kemudian juga memberikan tempat kepada karyawan-karyawan yang selama ini juga sudah bekerja lama di sana,” lanjutnya.
Politikus Partai Gerindra tersebut berharap proses transisi pengelolaan tidak sampai mengorbankan hak-hak pekerja yang sudah mengabdi lama di sana.
“Demikian Oke? Ya, makasih,” pungkas Dasco menyudahi sesi wawancara dengan awak media.
Konflik pengelolaan Hotel Sultan bermula dari berakhirnya masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora atas nama PT Indobuildco selaku pengelola lama.
Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menegaskan bahwa lahan Blok 15 kawasan GBK tersebut kini sepenuhnya kembali menjadi milik negara di bawah Hak Pengelolaan (HPL) Kemensetneg.
Proses pengosongan dan rencana eksekusi lahan sempat memicu polemik panjang, termasuk sengketa hukum di pengadilan.
Di sisi lain, selain masalah pengalihan aset negara, dampak sosial terhadap nasib ratusan karyawan operasional hotel yang terancam kehilangan pekerjaan menjadi salah satu fokus perhatian utama yang mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah dan pihak terkait.[prs]
