Realitarakyat.com — Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menyatakan merosotnya harga minyak mentah dunia pasca-kesepakatan damai Amerika Serikat (AS) dan Iran harus menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi fiskal.
Sinyal positif pasar global ini dinilai membuka kembali ruang APBN yang selama ini tergerus oleh pembengkakan subsidi energi.
Berdasarkan data perdagangan Senin pagi, harga minyak mentah jenis Brent dilaporkan langsung merosot hampir 4 persen ke kisaran 83,92 dolar AS per barel, setelah sebelumnya ditutup di angka 87,33 dolar AS per barel pada akhir pekan lalu.
“Ini momentum yang tidak boleh disia-siakan. Pemerintah harus bergerak cepat dan terukur untuk mengonversi perdamaian ini menjadi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Sarmuji yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar memaparkan sejumlah langkah taktis yang perlu segera diambil pemerintah.
Pertama, mengevaluasi dan menyesuaikan anggaran subsidi energi secara bertahap seiring dengan normalisasi harga minyak dunia.
Alokasi dana yang berhasil dihemat tersebut disarankan untuk dialihkan ke sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Kedua, penurunan biaya impor minyak dan gas (migas) pasca-redanya konflik geopolitik ini harus dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi domestik serta menjaga stabilitas inflasi nasional.
Ketiga, dibukanya kembali jalur logistik krusial di Selat Hormuz harus segera digunakan untuk memperlancar alur ekspor-impor dan memangkas biaya logistik internasional pelaku usaha.
Terakhir, Golkar mendorong peningkatan ekspor nonmigas ke kawasan Timur Tengah, termasuk menghidupkan kembali perjanjian dagang dengan Iran di sektor manufaktur dan pertanian yang sempat tertunda akibat perang.
Meski situasi energi mulai stabil, Sarmuji mengingatkan pemerintah untuk tidak terlena dan tetap fokus memperkuat ketahanan energi jangka panjang melalui diversifikasi pasokan agar Indonesia tidak ketergantungan pada satu kawasan tertentu. (*)
