Realitarakyat.com — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, mendesak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk segera melakukan sinkronisasi program dengan kementerian lain.
Langkah ini dinilai mendesak guna menghindari tumpang tindih penggunaan anggaran negara yang terbatas.
Hal tersebut ditegaskan Musa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kemendes PDT di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Menurut Musa, sejumlah program prioritas Kemendes PDT saat ini—seperti ketahanan pangan, energi, air, pendidikan, dan kesehatan—juga dijalankan oleh kementerian serta lembaga lain. Tanpa adanya koordinasi yang kuat, risiko duplikasi program dan pemborosan anggaran sisa fiskal sangat besar.
“Kita tahu juga antar kementerian lain bersinggungan dengan program-program yang ada di Kementerian Desa. Dengan keterbatasan anggaran, program yang sama sebaiknya dikoordinasikan agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujar politisi yang akrab disapa Ijeck tersebut.
Musa menilai kunci utama percepatan pembangunan desa terletak pada efisiensi anggaran.
Jika duplikasi program dapat ditekan, Kemendes PDT dapat lebih fokus mengalokasikan anggarannya pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi warga.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar alokasi dana diarahkan untuk mendanai program yang berbasis pada potensi lokal demi mewujudkan desa mandiri.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan intervensi pembangunan bagi desa-desa yang masih berstatus tertinggal.
“Kita menyarankan agar dengan keterbatasan anggaran ini, pembangunan lebih fokus kepada penguatan ekonomi desa dan desa mandiri berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” pungkasnya. (ndi)
