Realitarakyat.com – Komisi IX DPR RI secara resmi menyatakan penghormatan atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) baru.
Kendati demikian, parlemen memberikan rentetan catatan kritis terkait pembenahan tata kelola lembaga serta kepastian status rangkap jabatan Sudaryono yang masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian.
DPR menegaskan bahwa rotasi kepemimpinan ini harus menjadi momentum akselerasi agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan terbebas dari konflik kepentingan.
Pernyataan dan evaluasi tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta pada Rabu (22/7/2026).
“Kami menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah menunjuk Bapak Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” kata Nurhadi.
“Kami berharap kepemimpinan baru ini mampu mempercepat pembenahan tata kelola BGN sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Sebagai mitra kerja BGN, Nurhadi membeberkan sejumlah PR besar yang mendesak untuk segera dirampungkan oleh pimpinan baru.
Permasalahan tersebut meliputi penuntasan tunggakan pembayaran kepada mitra penyedia, percepatan daya serap anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, hingga jaminan mutu dan keamanan pangan bagi jutaan anak penerima manfaat.
Di sisi lain, Komisi IX memberikan perhatian khusus pada fakta bahwa Sudaryono saat ini masih mengemban amanat sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).
Kondisi dwifungsi jabatan ini dinilai berpotensi mengganggu efektivitas operasional BGN yang tengah mengelola dana prioritas bernilai sangat besar.
“BGN saat ini mengelola anggaran yang sangat besar dan menjalankan salah satu program prioritas nasional yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Karena itu diperlukan perhatian penuh,” katanya.
Meski begitu, Nurhadi tak menampik bahwa latar belakang Sudaryono di sektor pertanian dapat memberi nilai tambah dalam memperkuat rantai pasok pangan lokal dari petani, peternak, dan UMKM.
Namun, ia mendesak pemerintah segera menerbitkan kepastian regulasi mengenai mekanisme dua jabatan tersebut agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
“Apabila rangkap jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka harus dipastikan tidak mengganggu kinerja BGN. Namun apabila dalam pelaksanaannya justru menghambat efektivitas Program Makan Bergizi Gratis, tentu perlu dilakukan evaluasi secara objektif demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Nurhadi menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Sudaryono sembari menekankan bahwa DPR RI akan memperketat fungsi pengawasan agar pergantian figur ini benar-benar berdampak pada perbaikan sistem secara substansial.
“Ukuran keberhasilan Kepala BGN yang baru bukan terletak pada siapa yang memimpin, melainkan pada kemampuannya menyelesaikan berbagai persoalan, memperbaiki tata kelola kelembagaan, menjamin keamanan pangan, menyelesaikan kewajiban kepada para mitra, serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.[prs]
