Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah agar menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengorkestrasi pengumpulan data ancaman dan potensi dampak El Nino yang beriringan dengan puncak musim kemarau 2026.
Langkah ini dinilai krusial guna menghasilkan perencanaan antisipasi yang akurat, terukur, dan tepat sasaran di setiap daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Alex menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Selasa (28/7/2026) terkait langkah antisipasi menghadapi kemarau dan fenomena El Nino.
Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), peluang terjadinya El Nino di Indonesia mencapai kategori sangat kuat hingga 75 persen dan diperkirakan bertahan hingga Oktober 2026.
Sementara itu, puncak musim kemarau di tanah air diprediksi terjadi secara bertahap mulai Juli hingga September 2026.
Pada Juli, puncak kemarau mencakup 83 Zona Musim (ZOM), menyusul 369 ZOM pada Agustus, dan 169 ZOM pada September.
“Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Alex dalam pernyataan tertulis, Rabu (29/7/2026).
Sebagai langkah mitigasi, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI ini memberikan perhatian khusus pada ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah langganan, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan selaku sektor utama harus merancang langkah antisipasi yang matang agar peristiwa berulang tersebut tidak kembali memakan korban jiwa dari personel di lapangan, seperti Manggala Agni, TNI, dan Polri.
Selain isu Karhutla, Alex juga menyoroti sektor ketahanan pangan nasional. Ia meminta Kementerian Pertanian untuk proaktif mendorong kepala daerah di berbagai tingkatan agar menyusun langkah penanganan berbasis kearifan lokal guna menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian demi mempertahankan swasembada beras.
“Kementerian Pertanian harus terbuka dengan masukan daerah dalam menjawab tantangan El Nino yang disertai kemarau, terutama dalam upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras,” pungkas Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI tersebut. (ndi)
