Realitarakyat.com — DPD RI mengapresiasi konsistensi pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran untuk Transfer ke Daerah (TKD). Dana tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan, besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas menunjukkan perhatian terhadap pembangunan di daerah.
“DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui program prioritas,” kata Sultan dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Sultan, kebijakan penyesuaian atau perubahan besaran TKD harus tetap memperhatikan kebutuhan serta kemampuan masing-masing daerah.
Hal tersebut penting karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Sultan menilai TKD tidak semata-mata berkaitan dengan distribusi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Lebih dari itu, dana tersebut dapat menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Pemda Diminta Tingkatkan Pendapatan
Di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian TKD, Sultan meminta pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Menurut dia, daerah perlu mencari sumber-sumber pendapatan baru secara kreatif, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan.
“Karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Sultan berharap kebijakan fiskal pusat dan daerah dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat pembangunan di daerah.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 digelar sebagai bagian dari rangkaian agenda kenegaraan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Salah satu agenda utama dalam sidang tersebut adalah penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah juga menampilkan video capaian kinerja selama pelaksanaan pemerintahan.
Sidang tahun ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, yang menjadi refleksi sekaligus arah pembangunan nasional dalam momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia.(Ess)
