Realitarakyat.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) melalui agen perlindungan sosial (perlinsos) tidak dipungut biaya alias gratis.
Tito mewanti-wanti agar para agen tidak berani meminta atau memungut uang dari masyarakat.
Dalam keterangannya di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9), Tito menjelaskan bahwa tugas agen perlinsos sebatas membantu warga menggunakan aplikasi dan mendaftarkan diri.
Agen sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bansos.
Penentuan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) setelah data warga dipadankan dengan berbagai sumber resmi pemerintah.
“Gratis dong pemutakhiran data bansos, tidak boleh agen menerima duit. Calon penerima bansos belum tentu diterima karena nanti AI yang akan menyatakan layak atau enggak, bukannya si agen,” ujar Tito.
Sistem integrasi data ini melibatkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), data kepemilikan tanah dan rumah dari Kementerian ATR/BPN, data kepolisian terkait kendaraan, hingga teknologi biometrik berupa pengenalan wajah. Pemerintah melibatkan unsur TNI, Polri, ASN, pendamping PKH, pendamping desa, hingga masyarakat umum sebagai agen sukarela guna menjangkau warga yang minim akses teknologi hingga tingkat RT/RW.
Kendati demikian, Tito mengakui data yang dikumpulkan agen tidak otomatis lebih akurat dibanding data Badan Pusat Statistik (BPS) karena kondisi warga dapat berubah sewaktu-waktu.
Oleh karena itu, pemerintah menyediakan ruang sanggah bagi masyarakat yang merasa kondisinya tidak sesuai dengan sistem—seperti korban bencana yang kehilangan harta benda—agar tetap bisa mendapatkan haknya.
Menutup keterangannya, mantan Kapolri ini meminta masyarakat untuk melaporkan dan menindak tegas jika menemukan agen yang mencoba memungut bayaran dengan dalih bisa meloloskan permohonan bansos.
“Bisa aja, ya tangkap aja kalau ada agen minta uang. Makanya di media harus sampaikan bahwa kegiatan untuk meng-update bansos dan perlindungan sosial ini adalah gratis,” pungkasnya. (*)
