Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia yang dinilai gagal mentransformasikan capaian kuantitatif pemerintah menjadi persepsi positif di mata publik.
Ia menyoroti hasil survei sejumlah lembaga independen yang menunjukkan tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto masih bertengger di bawah 50 persen.
“Saya agak sedikit mengeluh nih, Pak, terkait dengan kinerja Bakom. Selama 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini menunjukkan bahwa angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden, terhadap kinerja pemerintah itu di bawah 50 persen. Padahal kalau kita ukur secara kuantitatif, sesungguhnya itu bagus semua,” ujar Sugiat saat Rapat Kerja Komisi XIII bersama Kemensesneg di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini membeberkan indikator makroekonomi yang mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen serta realisasi investasi yang menembus lebih dari Rp1.000 triliun pada 2026.
Kendati demikian, lemahnya strategi kehumasan Bakom membuat hasil kerja keras Presiden Prabowo tidak tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.
Sugiat bahkan menyitir konsep manufacturing consent karya Noam Chomsky untuk menggambarkan kegagalan Bakom dalam menguasai narasi di ruang publik.
“Ini menunjukkan Bakom Pemerintah kalah main dengan kelompok di luar sana dalam konteks membangun persepsi opini publik,” kata Ketua DPD Gerindra Sumut ini.
“Kasihan Pak Prabowo diperlakukan tidak adil, kerjanya bagus tapi seolah-olah gagal semua. Kami Fraksi Gerindra tidak bisa terima,” tegasnya.
Atas dasar itu, Sugiat memberikan peringatan keras terkait usulan anggaran Bakom Pemerintah pada tahun 2027 yang dialokasikan mencapai Rp1,9 triliun.
Ia menuntut agar anggaran bernilai fantastis tersebut diimbangi dengan hasil konkret peningkatan kepuasan masyarakat.
“Sampaikan nanti ke Bang Qodari, ini sudah kita kasih anggaran besar Rp1,9 triliun. Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” sentil Sugiat.
Merespons kritikan tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko mengamini catatan dari Komisi XIII.
Ia menyepakati bahwa kenaikan anggaran Bakom wajib dibarengi dengan tanggung jawab moral untuk mendongkrak tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara signifikan pada 2027.[prs]
