Realitarakyat.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai kekacauan data Desil Badan Pusat Statistik (BPS) bukan lagi sekadar kekeliruan teknis biasa, melainkan kelalaian berat yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara miskin.
“Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan kelalaian berat yang terstruktur dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara,” tegas Rieke Diah Pitaloka dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Rieke menyoroti bahwa cacatnya data kemiskinan membuat negara gagal menjalankan kewajibannya dalam memelihara rakyat miskin sesuai amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.
Dampak dari kekacauan pendataan ini dinilai langsung merenggut hak ekonomi dan akses bantuan sosial bagi masyarakat rentan.
“Saya menilai ini sebagai bentuk pelanggaran HAM struktural karena menyebabkan diskriminasi akses bansos, kerugian hak ekonomi, dan hilangnya kepastian hukum bagi jutaan warga miskin,” ujar legislator dari komisi yang membidangi Hukum dan HAM tersebut.
Politisi tersebut juga mempertanyakan apakah berulangnya kekacauan data ini murni karena inkompetensi atau ada unsur kesengajaan dari pihak tertentu.
Ia memperingatkan bahwa polemik data yang berkelanjutan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Pertanyaan besar yang harus dijawab: apakah ini murni pendataan yang berantakan, atau ada tendensi terselubung untuk menjatuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto?” tanya Rieke secara terbuka.
Guna membongkar kejanggalan tersebut, Rieke mendorong digulirkannya tindakan hukum dan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran APBN di BPS. Ia mendesak lembaga pemeriksa keuangan untuk turun tangan menelusuri alokasi dana pendataan.
“Saya mendesak BPK audit investigatif BPS. Triliunan anggaran negara di APBN yang disalurkan ke BPS perlu akuntabilitas,” kata Rieke.
Ia juga menegaskan komitmennya di parlemen untuk terus mengawal perbaikan sistem pendataan nasional demi memperjuangkan hak-hak rakyat miskin di Indonesia.
“Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan gunakan seluruh kewenangan DPR untuk memastikan keadilan bagi rakyat miskin yang tak pernah tercatat dengan benar. Harga mati: Data akurat untuk martabat rakyat!” ucap Rieke memungkas pernyatannya.
