Realitarakyat.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di berbagai pelosok Tanah Air yang kini memasuki fase krisis akibat meluasnya sebaran titik api.
Ia mendesak pemerintah untuk menyatukan langkah penanganan secara menyeluruh demi melindungi keselamatan publik dari ancaman kabut asap pekat.
Ancaman bencana Karhutla yang kian memburuk ini diketahui telah melumpuhkan denyut nadi perekonomian serta mengganggu kesehatan warga, khususnya di wilayah Kalimantan dan Sumatra.
Puan menegaskan pentingnya pembentukan komando terpadu yang menyinergikan upaya pemadaman dengan layanan kesehatan serta perlindungan sosial bagi warga terdampak.
“Penanganan Karhutla harus satu kendali yang prosesnya harus memadukan langkah-langkah pemadaman api, perlindungan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan kepada keluarga terdampak,” kata Puan, Jumat (4/9/2026).
Eskalasi Karhutla yang melonjak tajam pada awal September ini dipicu oleh terjangan kemarau ekstrem yang diperparah fenomena El Niño. Wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat bahkan telah ditetapkan dalam status zona merah akibat munculnya ribuan titik panas (hotspot).
Mantan Menko PMK tersebut menggarisbawahi bahwa krisis Karhutla tidak lagi bisa dipandang sebatas masalah lingkungan hidup semata.
Dampak buruk dari tingginya konsentrasi asap telah merusak sektor pendidikan, kelancaran transportasi, hingga berpotensi memicu krisis lintas batas wilayah.
“Asap yang muncul dari Karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah,” ucap mantan Menko PMK tersebut.
Guna merespons situasi darurat tersebut, Puan mendesak penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola kawasan.
Respons cepat di lapangan menjadi kunci utama untuk menekan pembengkakan biaya pemadaman serta mencegah perluasan area kebakaran.
“Kecepatan respons sangat menentukan. Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya,” jelasnya.
Di sisi lain, Puan mengapresiasi dan mendukung tindakan tegas pemerintah yang telah menyegel 21 badan usaha terkait indikasi keterlibatan Karhutla di tujuh provinsi. Ia meminta aparat untuk menjaga transparansi proses penegakan hukum agar dapat dipantau langsung oleh masyarakat luas.
“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap Karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” ujarnya.
Sebagai penutup, Puan memastikan lembaga legislatif akan mengawal ketat seluruh proses penanganan krisis ini melalui kerja lintas komisi di DPR RI.
Ia memperingatkan pemerintah agar segera merumuskan peta jalan (roadmap) pencegahan jangka panjang guna memutus siklus bencana tahunan yang terus berulang.
“Karhutla bukan bencana yang boleh diwariskan sebagai rutinitas kepada anak-anak kita. Negara harus memutus siklus tahunan ini,” pungkas Puan.[prs]
