Realitarakyat.com – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan pemerintah menambah kekuatan TNI melalui pembentukan sejumlah batalyon baru. Menurut dia, keberadaan satuan tersebut antara lain untuk memperkuat pengawasan wilayah dan menjaga kekayaan negara dari aktivitas ilegal.
Prabowo menyebut penguatan kehadiran TNI diperlukan karena masih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki satuan TNI.
Menurut dia, kondisi geografis Indonesia yang luas membuat pengawasan terhadap kawasan yang memiliki sumber daya alam membutuhkan kehadiran aparat negara.
“Padahal di situ ada kekayaan kita, karena itulah selama sekian puluh tahun terjadilah illegal logging (pembalakan liar), illegal mining (tambang ilegal), kebun-kebun liar,” kata Prabowo sebagaimana disiarkan Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kamis (17/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa nasional dan tokoh masyarakat di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.
Prabowo mengatakan, secara ideal setiap kabupaten memiliki satu batalyon untuk mendukung pengamanan wilayah.
Namun, kebutuhan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Ia menyebut terdapat lebih dari 360 kabupaten yang saat ini belum memiliki kehadiran satuan TNI.
“Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar, bukan kabupaten yang kecil-kecil. Kabupaten itu besar,” ujar Prabowo.
Ia mencontohkan, lemahnya pengawasan di sejumlah wilayah dapat membuka peluang terjadinya aktivitas ilegal. Salah satunya, kata dia, terdapat perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan hutan lindung.
Menurut Prabowo, pengawasan yang berkelanjutan diperlukan agar praktik serupa dapat dicegah dan ditindak apabila ditemukan.
Penambahan batalyon baru tentu berdampak pada kebutuhan anggaran pertahanan. Namun, Prabowo menyebut alokasi anggaran pertahanan Indonesia masih berada di bawah 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Anggaran kita termasuk yang paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita,” kata Prabowo.
Ia membandingkan angka tersebut dengan Singapura yang, menurut dia, mengalokasikan lebih dari 3 persen PDB untuk belanja pertahanan.
Prabowo mengatakan penguatan sistem pertahanan dan keamanan perlu mempertimbangkan luas wilayah Indonesia. Karena itu, kehadiran unsur pertahanan di berbagai daerah dinilai menjadi bagian dari kebutuhan pengamanan wilayah.
“Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat,” ujar Prabowo.
Pembentukan batalyon baru tersebut, menurut Presiden, tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan, tetapi juga dengan pengawasan wilayah yang memiliki sumber daya alam dan pencegahan aktivitas ilegal.(Din)
