Realitarakyat.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan program pendidikan gratis mulai jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi ditargetkan terealisasi secara bertahap mulai 2028.
Saat ini, DPR RI bersama pemerintah masih memetakan kebutuhan anggaran karena cakupan program tersebut cukup luas.
“Yang pertama di Badan Anggaran untuk SD, SMP itu baru kami anggarkan Rp5 triliun. Tapi komitmen kami nanti baru di 2028. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden (mencakup) SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi,” ujar Said dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2026).
Berdasarkan penghitungan sementara, kebutuhan anggaran pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun.
Sementara kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis di perguruan tinggi diperkirakan sekitar Rp92 triliun.
Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk menjalankan program pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi diperkirakan mencapai sekitar Rp302 triliun.
Besaran tersebut masih menjadi bagian dari pemetaan kebutuhan anggaran yang dilakukan DPR bersama pemerintah.
Said mengatakan pemerintah akan terlebih dahulu menjalankan program percontohan atau pilot project dengan anggaran sekitar Rp5 triliun.
Berdasarkan rekomendasi Banggar, program tersebut akan diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Walaupun kita ingin sebenarnya sekolah gratis ini SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu bertahap yang paling ideal. Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola,” kata dia.
Menurut Said, penerapan pendidikan gratis tidak akan dilakukan sekaligus untuk seluruh jenjang dan wilayah.
Pelaksanaannya akan mempertimbangkan kesiapan anggaran serta tata kelola agar program dapat berjalan secara bertahap.
“Katakanlah di 2028, 60-75 persen dulu baru di tahun berikutnya, 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis,” ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah masih perlu menghitung kebutuhan secara lebih komprehensif, termasuk biaya per siswa dan cakupan sekolah yang akan menerima program.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri serta mematangkan rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas perluasan akses pendidikan negeri gratis mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 164 ribu sekolah negeri pada jenjang tersebut di seluruh Indonesia.
Pemerintah dan DPR masih melakukan pemetaan agar pelaksanaan program pendidikan gratis dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggaran dan kesiapan tata kelola.[prs]
