Realitarakyat.com – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Andre Rosiade menerima langsung dokumen Tuntutan Rakyat 17+8 yang diserahkan oleh kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah di Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9).
Andre memastikan dokumen tersebut akan segera disampaikan kepada pimpinan DPR untuk mempercepat proses tindak lanjut.
“Dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan ke Badan Aspirasi, juga akan kami serahkan langsung kepada pimpinan DPR. Jadi lebih cepat prosesnya,” ujar Andre.
Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah merupakan jejaring organisasi masyarakat sipil, komunitas, media baru, dan individu, termasuk pemengaruh.
Sejumlah tokoh publik hadir menyerahkan dokumen itu, antara lain Jovial da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, dan Andhyta F. Utami.
Dalam kesempatan tersebut, Fathia Izzati, vokalis Reality Club yang ikut menyerahkan dokumen, menegaskan bahwa tuntutan rakyat ini bukan sekadar urusan administratif.
“Tuntutan ini adalah panggilan untuk mengembalikan martabat dan keadilan bagi rakyat. Kalau sudah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya,” ucap Fathia.
Andre menjelaskan bahwa sejatinya DPR telah menerima aspirasi dari mahasiswa dan organisasi lain sehari sebelumnya.
Menurutnya, sejumlah poin dari 17+8 Tuntutan Rakyat sudah ditindaklanjuti, seperti penangguhan perjalanan kerja luar negeri anggota DPR serta pembentukan tim investigasi dugaan kekerasan aparat dalam penanganan demonstrasi.
“Bahwa pimpinan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Untuk demonstran yang aksi damai dan hanya menyampaikan aspirasi akan dibantu. Itu sudah disampaikan pimpinan DPR, tinggal kita tunggu prosesnya,” jelas Andre.
Andre menambahkan, DPR tengah melakukan transformasi kelembagaan sesuai aspirasi rakyat.
“Yang pasti, kesepakatannya kita terus melakukan transformasi perbaikan DPR agar betul-betul bisa bekerja melayani masyarakat. Nanti akan diumumkan hasil transformasinya,” ucapnya.
Sementara itu, dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat berisi poin-poin jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025, serta tuntutan jangka panjang yang ditargetkan hingga 31 Agustus 2026.[prs]
