Realitarakyat.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dihentikan meski sempat terjadi kasus keracunan massal di sejumlah sekolah.
Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa.
“Program prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9).
“Bahwa di dalam perjalanannya ada persoalan seperti yang diberitakan di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah,” sambungnya.
Said menyoroti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini melayani hingga 3.000 porsi makanan. Ia menilai jumlah tersebut terlalu banyak dan bisa memengaruhi kualitas makanan.
“Apakah tidak sebaiknya 1 SPPG cukup 1.500 porsi, sehingga menu MBG yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” ujarnya.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan, faktor waktu memasak juga penting agar makanan tidak basi.
“Kalau jam 2 malam baru masak, sedangkan jam 12 siang sudah 14 jam berlalu. Jadi perlu pola baru. Atau setiap sekolah punya satu SPPG agar lebih mudah diawasi,” katanya.
Terkait usulan agar MBG dialihkan menjadi uang tunai untuk wali murid, Said memberikan tiga opsi alternatif. Yakni, pemerintah langsung menyalurkan anggaran MBG ke kabupaten.
Lalu, integrasi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tambahan Rp300 ribu khusus MBG. Terakhir, mendekatkan SPPG ke setiap sekolah agar distribusi lebih cepat dan efisien.
Namun Said menekankan bahwa Banggar DPR hanya bisa memberi pertimbangan, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.
“Kalau Banggar, cara berpikirnya begitu. Tapi pilihan-pilihan itu domain pemerintah,” tegasnya.[prs]
