Realitarakyat.com – Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari menegaskan agar kebijakan penerapan bahan bakar campuran E10—yakni 10 persen etanol dengan bensin tidak dijadikan alasan bagi pemerintah untuk membuka keran impor etanol besar-besaran.
Menurut Ratna, kebijakan yang digagas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia itu harus dijalankan dengan hati-hati, memastikan terlebih dahulu bahwa kapasitas produksi etanol dalam negeri benar-benar mampu memenuhi kebutuhan nasional.
“Saya mendukung E10 sebagai langkah menuju energi bersih. Tapi jangan sampai kebijakan ini justru membuka keran impor baru. Pemerintah harus menjamin pasokan etanol dari dalam negeri cukup, baik dari sisi produksi maupun distribusi,” ujar Ratna di Jakarta, Kamis (9/10).
Ratna juga menyoroti lambannya pembangunan pabrik bioetanol berskala besar di Bojonegoro, Jawa Timur, yang dinilai sangat penting untuk menopang pasokan etanol domestik.
“Pabrik di Bojonegoro harus jadi prioritas nasional. Jangan hanya groundbreaking, tapi harus segera beroperasi agar bisa menutup defisit pasokan etanol. Tanpa itu, target E10 akan sulit tercapai tanpa impor,” tegasnya.
Data Kementerian ESDM mencatat, kapasitas terpasang produksi etanol nasional pada 2024 mencapai sekitar 303 ribu kiloliter (kL) per tahun, sementara realisasi produksinya baru sekitar 161 ribu kL.
Jika program E10 diterapkan penuh, kebutuhan etanol nasional diperkirakan mencapai 890 ribu kL per tahun atau setara 890 juta liter.
Artinya, masih terdapat kesenjangan pasokan lebih dari 700 ribu kL yang harus dipenuhi dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.
“Ini artinya masih ada kesenjangan lebih dari 700 ribu kL yang perlu ditutup dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri,” jelas Ratna.
Ratna menekankan bahwa kemandirian energi hanya bisa terwujud bila seluruh rantai pasok etanol—mulai dari bahan baku, produksi, hingga distribusi—dikuasai oleh industri nasional.
“Kebijakan energi hijau harus berdampak pada peningkatan kapasitas nasional, bukan memperkuat ketergantungan impor. Pemerintah harus belajar dari pengalaman biodiesel, di mana kesiapan industri menjadi kunci keberhasilan,” tandasnya.
