Realitarakyat.com – Wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi Board of Peace (BoP) ke Gaza, Palestina, menuai perhatian serius dari parlemen.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia harus berorientasi murni pada misi kemanusiaan dan stabilisasi, bukan operasi tempur.
Menurut Sukamta, setiap rencana pengiriman pasukan ke wilayah konflik harus memiliki landasan hukum yang jelas serta mandat internasional yang sah.
Ia menilai, legitimasi tersebut idealnya berada di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Indonesia tidak terjebak dalam dinamika konflik yang berpotensi eskalatif.
“Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan perlindungan warga sipil di Gaza. Itu adalah amanat konstitusi dan bagian dari politik luar negeri bebas aktif kita,” ujar Sukamta dalam keterangannya, Kamis (12/2).
Ia menekankan, apabila BoP diposisikan sebagai inisiatif kemanusiaan dan rekonstruksi, maka hal paling krusial adalah adanya jaminan keamanan serta kesepakatan dari para pihak yang terlibat di lapangan.
Tanpa kejelasan tersebut, misi berisiko menghadapi hambatan serius dan menempatkan Indonesia dalam posisi sulit secara geopolitik.
Lebih lanjut, Sukamta menilai mandat BoP harus ditegaskan sejak awal, apakah sebagai misi perdamaian, perlindungan warga sipil, atau bantuan kemanusiaan pascakonflik.
Kejelasan mandat, menurutnya, menjadi kunci agar kontribusi Indonesia benar-benar relevan dan tidak justru memperkeruh situasi.
“Indonesia punya reputasi baik dalam misi perdamaian dunia. Tapi prioritas utama saat ini tetap pada penghentian kekerasan, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan perlindungan warga sipil,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pengiriman pasukan bukan semata soal kesiapan militer, melainkan juga tentang legitimasi internasional dan manfaat nyata bagi rakyat Palestina. “Jadi bukan soal paling pantas, tetapi soal kesiapan, legitimasi internasional, dan kebermanfaatan nyata bagi rakyat Palestina,” ujar Sukamta menegaskan.
Pernyataan tersebut muncul setelah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa TNI AD mulai menyiapkan personel untuk kemungkinan pengiriman pasukan BoP ke wilayah konflik seperti Gaza.
Maruli menyebut jumlah personel yang disiapkan masih bersifat tentatif dan bergantung pada arahan resmi dari pihak pengoordinasi misi. Arahan tersebut nantinya akan diteruskan ke Markas Besar TNI dan Mabes Angkatan Darat untuk ditindaklanjuti.
“Bisa satu brigade, 5.000 sampai 8.000 personel mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” kata Maruli pada Senin (9/2).
Di tengah ketidakpastian tersebut, sikap Komisi I DPR RI menegaskan bahwa kehati-hatian, kejelasan mandat, serta legitimasi internasional harus menjadi fondasi utama sebelum Indonesia mengambil peran lebih jauh di Gaza.[prs]
