Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan pentingnya pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ia menilai ketepatan sasaran menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus tragis yang menimpa seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Singgih juga mendorong penguatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bersama pekerja sosial lainnya agar lebih aktif turun ke lapangan.
Menurutnya, deteksi dini terhadap kerentanan keluarga, termasuk kondisi psikologis anak, harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Kasus di Ngada, NTT menunjukkan perlunya mata dan telinga yang lebih peka di tingkat akar rumput,” kata Singgih di Jakarta, Rabu (4/2).
Ia menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam atas meninggalnya siswa kelas IV SD berusia 10 tahun tersebut. Peristiwa itu, menurutnya, menjadi cerminan persoalan serius yang masih dihadapi negara dalam melindungi anak-anak dari dampak kemiskinan.
Singgih menilai kejadian tersebut menjadi pengingat kuat bahwa kemiskinan struktural, keterbatasan akses pendidikan, serta lemahnya perlindungan sosial terhadap anak masih menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya teratasi.
Setiap anak Indonesia, lanjut dia, memiliki hak untuk tumbuh dengan bahagia, memperoleh pendidikan yang layak, serta terbebas dari tekanan ekonomi yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang dewasa. Peristiwa di Ngada dinilainya sebagai peringatan yang tidak boleh diabaikan.
“Ini bukan hanya tentang kelengkapan alat tulis, tetapi tentang tekanan psikologis, rasa putus asa, dan lubang dalam jaring pengaman sosial yang seharusnya menyangga keluarga-keluarga yang berjuang,” kata dia.
Oleh karena itu, Singgih mengingatkan agar pelaksanaan program Sekolah Rakyat dilakukan secara lebih selektif, tepat sasaran, dan berbasis pada data kemiskinan yang mutakhir serta akurat.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas program, terlebih setelah dialokasikannya anggaran sebesar Rp24,9 triliun pada 2026 untuk pembangunan 200 gedung Sekolah Rakyat baru beserta biaya operasionalnya.
Selain itu, Singgih meminta agar Sekolah Rakyat tidak dijalankan secara terpisah, melainkan terintegrasi dengan program perlindungan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Non Tunai (PBNT), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Menurutnya, keluarga penerima manfaat harus dipetakan secara menyeluruh agar memperoleh dukungan yang komprehensif, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, akses pendidikan, hingga pendampingan keluarga yang berkelanjutan.
“Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita hari ini. Mari kita jadikan tragedi ini sebagai titik balik untuk membangun sistem yang lebih manusiawi, responsif, dan efektif,” kata dia.[prs]
