Realitarakyat.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Dina Lorenza Audira, mendorong adanya kebijakan afirmatif berupa kuota penayangan film daerah di bioskop-bioskop Indonesia.
Hal ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan distribusi film nasional yang dinilai masih belum berpihak pada karya bermuatan kearifan lokal.
Usulan tersebut disampaikan Dina dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).
Ia menyoroti fenomena tutupnya sejumlah bioskop di daerah akibat minimnya jumlah penonton, yang diduga karena kurangnya konten yang relevan dengan budaya setempat.
“Mungkin salah satu solusinya adalah menghadirkan film-film yang dekat dengan budaya dan cerita lokal masyarakat setempat. Apakah memungkinkan bioskop memberikan porsi atau persentase tertentu agar film daerah bisa tayang di wilayahnya sendiri?” ujar Dina.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mencontohkan potensi besar daerah seperti Banyuwangi yang kaya akan budaya dan pariwisata.
Namun, ia menyayangkan film berlatar lokal sering kali sulit mendapatkan ruang tayang jika dibandingkan dengan film arus utama (mainstream) dari kota besar.
Selain masalah distribusi, Dina juga mengingatkan para pelaku usaha bioskop untuk menyiapkan strategi menghadapi gempuran platform digital seperti Netflix dan Disney+.
Menurutnya, inovasi sangat diperlukan agar bioskop tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama di daerah yang akses layarnya masih terbatas.
Berdasarkan data Badan Perfilman Indonesia, meski jumlah penonton nasional pada 2024 mencapai 80 juta orang, pertumbuhan layar bioskop saat ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Melalui Panja ini, Komisi VII berkomitmen merumuskan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem film yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia. (ndi)
