Realitarakyat.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengumumkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah strategis ini diambil guna menindaklanjuti arahan Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran program MBG yang disesuaikan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Nanik menjelaskan bahwa melalui moratorium ini, BGN tidak akan menambah pembangunan dapur baru maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fokus utama lembaga kini dialihkan sepenuhnya untuk membenahi, meningkatkan kualitas standar operasional, serta melatih sumber daya manusia (SDM) pada dapur-dapur yang sudah ada.
“Untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM). Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend,” kata Nanik dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (4/6).
Saat ini tercatat sudah ada sekitar 27 ribu dapur MBG yang beroperasi di berbagai wilayah. Kendati demikian, BGN terus menerima pengajuan pembangunan dapur baru setiap harinya.
Nanik menilai jika laju pertumbuhan fasilitas ini tidak dikendalikan, pemerintah akan kesulitan melakukan fungsi kontrol dan pengawasan mutu.
“Jadi kami bereskan dulu ini. Kalau banyak dapur tidak efisien, apalagi sebagian fasilitas masih berbasis sewa. Nah, ini kami rem dulu, ditata,” tegasnya.
Sebagai bagian dari penataan massal ini, BGN tengah mengkaji batas ideal jumlah fasilitas di setiap wilayah. Salah satu opsi regulasi yang sedang dipertimbangkan adalah membatasi jumlah operasional maksimal sekitar enam dapur untuk setiap kecamatan.
Nanik memastikan bahwa kebijakan moratorium pembangunan fisik ini tidak akan mengganggu jalannya distribusi makanan bergizi kepada para siswa.
Penataan sistem ini justru dilakukan agar penyaluran program populis tersebut berjalan lebih efisien, merata, akurat, dan tepat sasaran di lapangan.[prs]
