Realitarakyat.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang dilaporkan mengalami defisit hingga Rp2 triliun per bulan.
Defisit yang membengkak ini dinilai berpotensi besar mengancam keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional jika tidak segera dicarikan solusi konkret oleh pemerintah.
Ima menegaskan bahwa salah satu akar masalah utama yang memicu persoalan ini adalah ketidakakuratan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Oleh karena itu, ia mendesak Kementerian Sosial serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Rakyat sudah membayar iuran dan menjalankan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan. Sesuai amanat konstitusi, masyarakat miskin memang menjadi tanggung jawab negara. Karena itu, data penerima PBI harus benar-benar akurat,” kata Irma kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/6).
Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengkritik penerapan kebijakan berbasis desil kesejahteraan saat ini, yang di lapangan justru dinilai paradoks. Banyak ditemukan kasus warga yang benar-benar tidak mampu justru tereliminasi dan kehilangan status kepesertaan gratis mereka dari negara.
Kondisi tersebut dinilai sangat fatal, terutama bagi warga miskin yang menderita penyakit katastropik (seperti kanker, jantung, dan gagal ginjal) yang membutuhkan penanganan medis jangka panjang tanpa putus. Menurut Irma, kesalahan administrasi data tidak boleh mengorbankan nyawa masyarakat.
Selain merombak akurasi data PBI agar tepat sasaran, Irma mendorong pemerintah untuk kreatif mencari sumber pendanaan alternatif (additional funding) guna menyuntik napas keuangan BPJS Kesehatan. Salah satu opsi rasional yang ia tawarkan adalah mengalokasikan sebagian pendapatan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Menurutnya, pemanfaatan dana cukai rokok sangat ideal untuk menambal defisit sekaligus menjamin hak konstitusional warga miskin dalam memperoleh pelayanan medis yang layak. Irma berharap evaluasi sistemik ini segera dieksekusi agar tidak ada lagi masyarakat rentan yang terabaikan akibat karut-marut data birokrasi.[prs]
