Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyebut aksi penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bukti nyata keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi.
Langkah tegas ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi para perusak program strategis negara.
“Kejagung saat ini menggeledah kantor BGN, ini membuktikan bahwa Presiden enggak main-main dengan mereka yang mau main-main,” kata Sahroni saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).
Melihat urgensi perkara tersebut, legislator yang membidangi sektor penegakan hukum ini meminta pihak Kejagung untuk bergerak taktis dan segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka apabila penyidik telah mendapati kecukupan alat bukti.
“Segera saja tetapkan mereka yang melakukan tindak pidana korupsi untuk memperjelas masalah yang mereka sedang hadapi,” ucap Sahroni menegaskan.
Sahroni memandang bahwa penggeledahan ini merupakan wujud nyata Presiden Prabowo menaruh perhatian yang sangat besar terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum. Terlebih, kata dia, BGN merupakan lembaga krusial yang dibentuk khusus untuk mengurusi program prioritas utama pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis.
Menurut sudut pandangnya, semakin cepat tindakan hukum dilakukan terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan, maka akan semakin baik bagi keberlangsungan program itu sendiri. Karena alasan itulah, dirinya menyatakan dukungan penuh atas manuver korps adhyaksa untuk memberangus tindak pidana korupsi di lingkungan BGN.
“Kalau nanti tidak disikapi oleh aparat penegak hukum, malah lebih bahaya. Programnya bagus, tapi penyaluran tidak sempurna. Ini yang menyebabkan banyak terjadi komplain di masyarakat,” katanya memaparkan analisis.
Melalui momentum ini, Sahroni berharap internal BGN dapat segera berbenah total ke depan. Harapan tersebut dinilai memiliki ruang yang besar, terutama setelah Presiden Prabowo mengambil langkah cepat mengganti pucuk pimpinan lembaga itu pada Selasa (2/6) malam.
Sebelumnya, pihak Kejagung sendiri telah membenarkan bahwa tim penyidik mereka melakukan penggeledahan di kantor BGN yang berlokasi di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu pagi.
“Benar,” kata Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, saat dikonfirmasi terpisah.
Jeffry menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Akan tetapi, pihak institusi kejaksaan belum bisa memberikan rincian informasi lebih detail mengenai hasil dari penggeledahan tersebut. “Nanti secara resmi dirilis,” cetusnya singkat.
Sebagai latar belakang di ekor berita, penggeledahan maraton ini menggelinding tepat pasca-Presiden Prabowo merombak total jajaran pimpinan BGN.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam jumpa pers di Kantor Presiden RI, Jakarta, Selasa (2/6) malam, mengumumkan secara resmi bahwa Kepala Negara telah mencopot Dadan Hindayana dari kursi ketua.
Sebagai gantinya, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN untuk naik menjadi ketua baru.
Selain itu, posisi wakil ketua juga ikut dirombak. Presiden mengangkat Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN yang baru guna menggantikan posisi Lodewyk Pusung, serta mempercayakan posisi wakil kepala lainnya kepada Mayor Jenderal TNI Trenggono untuk menggantikan Sony Sonjaya.[prs]
