Tolak Tuduhan Bersikap ‘Abu-Abu’, Puan Buka Suara Soal Arah Politik PDIP

Tolak Tuduhan Bersikap 'Abu-Abu', Puan Buka Suara Soal Arah Politik PDIP
Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani/Net

Realitarakyat.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menegaskan bahwa arah dan sikap politik partainya di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sudah sangat jelas, yakni memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang bagi jalannya roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Puan memastikan partai berlambang banteng moncong putih tersebut tidak pernah bersikap ragu-ragu atau “abu-abu”.

Pernyataan tegas ini dilontarkan Puan guna menepis keraguan dan kritikan dari sejumlah elite partai politik lain yang terus mempertanyakan komitmen ketegasan posisi PDIP dalam peta koalisi nasional.

“Enggak kok, kita jelas,” ujar Puan Maharani singkat saat dicegat wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).

Ketua DPR RI itu memilih tidak memberikan rincian lebih mendalam atau draf penjelasan lanjutan mengenai indikator operasional dari fungsi partai penyeimbang yang dimaksud oleh internal PDIP.

Ketegangan politik ini pertama kali dipicu oleh pernyataan menyengat yang dilemparkan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, dua pekan lalu.

Sindiran tersebut mencuat pasca-adanya desas-desus mengenai keterlibatan seorang tokoh kader senior PDIP yang kedapatan ikut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar-besaran bersama elemen mahasiswa di Jakarta.

“Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan, tetapi jangan bersikap ‘abu-abu’. Itu yang saya maksud. Posisi PDIP saat ini masih belum tegas. Sebagai partai penyeimbang itu seperti apa? Perlu diperjelas,” kritik Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Kamis (19/6/2025).

Jazilul berargumen bahwa seluruh partai politik yang saat ini resmi merapat dalam barisan kabinet pemerintah sedang berjuang keras dan fokus untuk mengeksekusi visi serta janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Agar seluruh target program pembangunan nasional dapat terealisasi tanpa hambatan, draf soliditas dan persatuan politik antarelite mutlak diperlukan.

Meskipun koalisi pemerintah mengklaim tetap membuka diri dan menghormati setiap perbedaan pendapat atau draf kritik dari luar, PKB menilai ketidakpastian sikap dari partai pemenang pemilu legislatif tersebut justru dapat bias di lapangan.

Berbagai dinamika politik siber dan draf aksi demonstrasi belakangan ini dinilai menjadi alasan kuat mengapa PDIP dituntut segera mendeklarasikan status politiknya secara hitam-putih.[prs]