Realitarakyat.com – Komisi XI DPR RI meminta kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) mendatang tidak sekadar berfokus menjaga stabilitas moneter.
Melainkan harus lebih agresif mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja serta penurunan angka kemiskinan.
Harapan ini mengemuka seiring keputusan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan tiga nama calon Gubernur BI dari internal bank sentral, yakni Destri Damayanti, Aida S. Budiman, dan Solikin M. Juhro.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, menilai langkah Presiden yang memilih figur teknokrat internal tersebut merupakan wujud nyata dalam menjaga dan menghormati independensi bank sentral.
“Presiden menjaga dan menghormati independensi Bank Indonesia dengan mengusulkan figur-figur teknokrat yang selama ini berasal dari dalam,” kata Kamrussamad dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Kamrussamad menekankan bahwa tantangan domestik saat ini menuntut pertumbuhan ekonomi yang berdampak nyata pada masyarakat.
Menurut perhitungannya, setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi idealnya mampu membuka hingga 950.000 lapangan kerja baru.
“Pertumbuhan ekonomi itu berkualitas diukur dengan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa banyak angka penurunan kemiskinan dan pengangguran yang sudah terjadi,” ujarnya.
Untuk mencapai target pertumbuhan sekitar 6 persen pada 2027, DPR mendesak BI mempertajam transmisi kebijakan moneter dan likuiditas agar benar-benar mengalir ke sektor riil dan produktif.
Seperti pertanian dan manufaktur, bukan justru mengendap di instrumen keuangan.
Salah satunya melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Giro Wajib Minimum (GWM).
“Impact dari kredit yang disalurkan oleh perbankan terhadap sektor pertanian itu yang kita minta diperluas sampai ke sana,” katanya.
Selain kelancaran likuiditas, lambatnya penyesuaian suku bunga kredit perbankan saat BI-Rate turun turut menjadi sorotan tajam Komisi XI DPR.
“Begitu BI-Rate diturunkan, transmisinya lambat. Nah, ini kita perlu kawal sama-sama supaya di kepemimpinan baru ini hal-hal ini bisa dibenahi dan tidak terulang lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kamrussamad mengingatkan pentingnya penguatan sektor manufaktur untuk menghindarkan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).
Saat ini, kontribusi manufaktur baru mencapai 19,8 persen terhadap PDB dan perlu terus dipacu, salah satunya melalui optimalisasi 169 kawasan industri serta 25 kawasan ekonomi khusus yang telah ada.
“Indonesia tidak akan bisa take off jadi negara maju kalau kontribusi industri manufakturnya di bawah 20 persen dari PDB,” katanya.
Guna mewujudkan target-target besar tersebut, DPR menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang solid antara BI sebagai otoritas moneter, pemerintah sebagai otoritas fiskal, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Perlu kami minta kepada Bank Indonesia untuk menjaga sinergi yang solid dengan otoritas fiskal dan otoritas jasa keuangan supaya pertumbuhan ekonomi berkualitas bisa kita dapatkan,” ujar Kamrussamad.[prs]
