Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong Kementerian Koperasi dan UMKM memperkuat akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempercepat pertumbuhan bisnis dan ekonomi nasional.
“Data per Agustus 2025 menunjukkan porsi kredit UMKM hanya 19 persen dari total kredit perbankan, dengan pertumbuhan 1,35 persen,” ujar Chusnunia di Jakarta, Senin (13/10).
Ia menyoroti kesenjangan antara kapasitas lembaga keuangan dan kebutuhan pembiayaan masyarakat, sebagaimana diungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menahan laju pertumbuhan ekonomi serta memperlambat penyerapan kredit produktif.
Berdasarkan data hingga Mei 2025, sekitar 69,5 persen pelaku UMKM belum mampu mengakses kredit bank, meski 43,1 persen di antaranya membutuhkan pinjaman untuk ekspansi usaha.
Hambatan utama antara lain minimnya sistem informasi keuangan, keterbatasan agunan, serta suku bunga yang tinggi.
“Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang masih bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi. Karena itu kami terus mendorong perluasan akses keuangan agar pembiayaan menjadi lebih mudah, cepat, dan murah,” ujarnya.
Chusnunia juga mengapresiasi langkah OJK yang telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM (POJK UMKM), guna mendorong perbankan dan lembaga keuangan nonbank menyalurkan kredit secara lebih inklusif dan efisien.
“Penyederhanaan syarat kredit dan kemudahan penilaian kelayakan UMKM diharapkan mempercepat penyaluran kredit,” tambahnya.
Ia menegaskan, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja, namun akses modal dan investasi masih sering terabaikan.
“Dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk memperluas program pembiayaan serta penghapusan piutang bagi UMKM,” tutupnya.
