Realitarakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan wilayah Aceh yang terdampak bencana melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah mengikuti rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama kementerian/lembaga serta kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana.
“Kami sepakat bahwa akan melakukan penanganan pemulihan pasca bencana ini dengan melakukan koordinasi yang intens dan terintegrasi, sehingga penanganan dengan skala nasional bisa membuat percepatan pemulihan bencana di daerah Aceh,” kata Dasco yang dikutip dalam kanal YouTube TVRParlemen, Selasa (30/12).
Dasco menjelaskan, pemerintah saat ini juga memacu persiapan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak. Sejumlah titik telah memasuki tahap awal persiapan, sebagian masih dalam proses penghitungan teknis, sementara beberapa lokasi lainnya sudah ditetapkan sebagai tempat penampungan sementara.
Di samping itu, perencanaan pembangunan hunian tetap (huntap) juga mulai disusun. Pada pekan ini, kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah dijadwalkan melakukan simulasi sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan pembangunan.
“Dalam minggu ini akan dibuat simulasi agar kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah bisa segera melakukan aksi di lokasi yang sudah disepakati,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dasco menyampaikan bahwa pendataan terhadap desa-desa yang mengalami kerusakan parah hingga hilang akibat banjir masih terus berlangsung. Proses tersebut dibarengi dengan pembahasan berbagai alternatif lokasi relokasi bagi warga terdampak.
“Mereka sudah berdiskusi dengan warga dan mengusulkan beberapa lokasi relokasi yang dinilai paling tepat,” kata Dasco.
Sebagai langkah untuk memastikan percepatan pemulihan pascabencana, DPR RI telah membentuk Posko dan Satgas Pemulihan Pascabencana. Selain itu, pimpinan DPR dijadwalkan secara bergantian berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi langsung dengan pemerintah pusat dan daerah.
“Bergantian pimpinan DPR akan ngantor di Aceh, untuk melakukan koordinasi-koordinasi secara intens,” tuturnya.[prs]
