Realitarakyat.com – Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Kebudayaan agar program kerja dan pengelolaan anggarannya tidak sekadar memenuhi target administratif, melainkan harus berdampak langsung pada penguatan karakter bangsa dan kesejahteraan para pelaku seni.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Kebudayaan terkait pembahasan LKPP APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
“Mudah-mudahan kebudayaan ini terus menjadi kekuatan untuk pertama tentu saja membangun karakter bangsa, yang kedua meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya, kemudian juga memperkuat diplomasi budaya Indonesia,” ujar Hetifah.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengapresiasi capaian kinerja kementerian pada tahun pertamanya berdiri secara mandiri, yang ditunjukkan melalui tingginya realisasi anggaran, peningkatan PNBP, serta naiknya Indeks Pembangunan Kebudayaan.
Meski demikian, Hetifah mengingatkan bahwa akuntabilitas keuangan harus berbanding lurus dengan asas manfaat di masyarakat.
Ia juga meminta Kementerian Kebudayaan segera menuntaskan seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi menjaga transparansi tata kelola anggaran negara.
Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, Komisi X DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan berbasis kebudayaan demi mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter sekaligus berdaya saing global. (ndi)
