Realitarakyat.com – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru tidak akan menimbulkan kekosongan hukum. Regulasi tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 2…
Revisi KUHAP Ditunda, DPR Masih Tampung Aspirasi Publik
Realitarakyat.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan…
